Kita harus mencegah terjadinya praktik elitisme politik yang akan menumbuhkan demokrasi oligarkis, sebab hanya akan menciptakan representasi politik yang elitis, semu, rapuh, dan tidak memiliki keberpihakan pada orang-orang miskin.

Sudah saatnya kita mendorong proses demokratisasi partisipatoris, khususnya di Jawa Timur, sebagai gerakan sosial baru, mengembangkan politik aktivisme masyarakat dan organisasi-organisasi non-pemerintah, khususnya pada aras politik lokal dalam ruang otonomi, dimana berbagai macam entitas masyarakat di akar rumput, para pelaku pasar, dan birokrasi pemerintah daerah, terlibat dalam gerakan yang memperkuat satu sama lain untuk memproduksi semua hal yang baik bagi semua orang.

Dalam konteks pemahaman demokrasi partisipatoris sedemikian itulah konsep "APBD untuk Rakyat" menjadi relevan sebagai kebijakan pemerintah daerah Propinsi Jawa Timur.